Kasi Humas Polres Jembrana, Ipda I Putu Budi Arnaya, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Pengelolaan Media Sosial yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pada Senin (1/12/2025). Pelatihan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Jimbarwana dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna.
Kegiatan ini turut dihadiri PLT Kadis Kominfo Jembrana, I Ketut Eko Susila Artha Permana, serta seluruh admin website dan media sosial OPD, kecamatan, kelurahan, dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Dalam materinya yang mengusung tema “Ciptakan Ruang Digital yang Informatif, Aman, dan Humanis Menuju Jembrana Cerdas Bermedia Sosial,” Kasi Humas Polres Jembrana menekankan pentingnya peran admin sebagai ujung tombak dalam menjaga kualitas informasi pemerintah di ruang digital.
“Admin media sosial pemerintah harus mampu mengelola informasi dengan profesional. Etika, ketepatan data, dan kemampuan membaca isu menjadi kunci menghadirkan ruang digital yang sehat dan dapat dipercaya,” ujar Ipda Budi Arnaya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi sebagai bagian dari penguatan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Jembrana. Melalui sinergi, berbagi konten, serta saling mendukung pemberitaan, kualitas informasi publik akan semakin kuat dan konsisten.
“Kolaborasi itu penting. Saling berbagi konten lintas instansi bukan hanya menguatkan citra pemerintah, tetapi juga mempercepat penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Kasi Humas Polres Jembrana mengingatkan peserta mengenai pentingnya mencantumkan kanal pengaduan resmi dalam setiap konten yang diproduksi. Menurutnya, media sosial pemerintah tidak hanya menjadi ruang publikasi, tetapi juga sarana masyarakat untuk menyampaikan laporan atau permintaan bantuan.
“Media sosial bukan hanya tempat menyampaikan informasi, tetapi juga pintu masuk pengaduan masyarakat. Karena itu, admin harus selalu menyertakan kanal pengaduan resmi agar masyarakat tahu ke mana harus mengadu. Ini bagian penting dari pelayanan publik digital,” jelasnya.
Tak lupa, ia kembali mengingatkan peserta untuk menjaga integritas pribadi dan institusi dengan menjauhi praktik judi online dan pinjaman online ilegal yang saat ini banyak menjerat masyarakat.
“Saya tegaskan kepada semua peserta, jangan sampai terlibat judi online atau pinjol ilegal. Ini merugikan diri sendiri dan dapat mencoreng nama instansi. Admin adalah wajah lembaga, jadi jaga etika dan integritas,” pesannya.
Di akhir sesi, peserta diajak melakukan praktik langsung pembuatan konten singkat terkait pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam produksi konten informatif, menarik, dan tepat sasaran.
Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas para admin OPD, sehingga pengelolaan media sosial pemerintah daerah semakin profesional, aman, terstruktur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menuju Jembrana yang semakin cerdas bermedia sosial.